Yayasan ADBMI

Tentang Kami

Yayasan ADBMI atau yang akrab disebut ADBMI Foundation merupakan lembaga masyarakat sipil non-profit pertama berbasis lokal di Lombok Timur  yang  concern pada isu pekerja migran dan Human Trafficking dengan tipe gerakan berbasis hak serta kebutuhan korban. Didirikan dan  dibentuk oleh individu-individu yang peduli, aktivis hak asasi manusia, mantan pekerja migran, kalangan pondok pesantren dan korban pekerja migran.

ADBMI aktif bergerak sejak tahun 2000 dengan 3 desa dampingan. Tahun 2004 menambah desa dampingan menjadi 6 desa, dan terus bertambah  beriringan dengan pertumbuhan dan perkembangan organisasi. Hingga sekarang telah melahirkan 24 Peraturan Desa (Perdes) Perlindungan Buruh Migran dan Keluarganya. Piloting, memfasilitasi dan mengorganisir pembentukan CBO (Community Base Organization) di 32 desa dari 254 desa di Kabupaten Lombok Timur.  ADBMI memiliki 82 orang paralegal terlatih yang setiap saat dapat membantu korban/keluraga buruh migran di lingkungan masing-masing untuk mengakses keadilan.

 

Badan Hukum dan Sekilas Lembaga

  • Terbentuk  pada tahun 2000 sebagai kelompok advokasi berbentuk aliansi yang tidak berbadan hukum dan tidak memiliki kantor;
  • Tahun 2004 , berdasarkan UU Indonesia, untuk kali pertama terdaftar dengan nama Lembaga Advokasi Buruh Migrant ADBMI berbentuk lembaga pada tanggal 24 November 2004 dengan nomor 68 pada kantor Hafsan Hirwan, SH & registrasi pengadilan negeri Selong no W.25-U24/171/HT.10.10/U/2016;
  • Berdasar UU Indonesia tentang ORMAS, maka Juli 2016 merubah Badan Hukum menjadi Yayasan ADBMI dengan akta notaris No. 01/2016 di Kantor AhmadSukro,SH.,MKN dan SK MENKUMHAM No. AHU-0032950.AH.01.12 Tahun 2016;
  • Dan terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya nomor 66.311.138.3-915.000.
 

VISI

Terwujudnya Tatakelola Perlindungan Pekerja migran yang inklusif, sinergis dan berkelanjutan .‘Terpenuhinya hak-hak dasar PMI dan keluarganya

 

Migrasi sehat yang dimaksud yaitu:

  • Prosesnya  sehat. Proses Penyelenggaraan penempatan Buruh Migran harus memenuhi asas Good and clean governance, bebas calo, murah, friendly dan mudah di akses warga. Berperspektif  Hak Azasi Manusia dan pemenuhan hak Konstitusi warga negara
  • Dampaknya  sehat. Remitance financial dan sosial  sebagai hasil dari Migrasi berdampak optimal bagi pengembangan sosial  &   ekonomi keluarga   serta komunitas. Termasuk di dalamnya adalah tidak ada pengabaian dan penelantaran hak-hak anggota keluarga yang di tinggalkan (perempuan dan anak)
  • Integrasi sehat. terbangun kemitraan, memperhatikan budaya, lingkungan social dan budaya sebagai  sumber penghidupan dan memperhtikan PRB (Pengurangan risiko Bencana)
  • Sinergi yang sehat. terbangun kemitraan, memperhatikan budaya, lingkungan social dan budaya sebagai  sumber penghidupan dan memperhtikan PRB (Pengurangan risiko Bencana)

MISI

  • Melakukan pendampingan kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan keluarganya melalui litigasi dan non litigasi dengan menjunjung prinsip inklusi.
  • Melakukan pemberdayaan sosial ekonomi PMI dan keluarganya
  • Membangun sinergitas gerakan pelindungan PMI yang setara, sadar dan berkelanjutan dengan stakeholder dan kelompok peduli.
  • Mendorong kebijakan dan regulasi yang berpihak pada PMI dan keluarganya
  • Mengintegrasikan isu-isu  lingkungan,  perubahan iklim dan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dalam pelaksanaan program dan kegiatan pendampingan masyarakat
Share
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on print
Tags