Pertemuan Konsultasi untuk Harmonisasi & Sinkronisasi Peraturan Desa

Juni lalu, ADBMI menginisiasi pertemuan diskusi harmonisasi peraturan-peraturan yang terkait dengan perlindungan PMI asal Lombok Timur dengan melibatkan stakeholder di level kabupaten dan desa. Salah satu hasil dari pertemuan tersebut yaitu permasalahan dan tantangan yang dihadapi pekerja migran (PMI) dan keluarganya di tingkat kabupaten dan desa, termasuk aspek hukum, sosial, ekonomi dan budaya telah teridentifikasi.

Maka diperlukan diskusi yang lebih fokus pada pembahasan Daftar Isian Masalah (DIM) untuk peraturan desa dan peraturan bupati yang akan disusun sehingga pembahasan selanjutnya bisa lebih difokuskan lagi. Kegiatan ini melibatkan beberapa pihak yaitu:

1. Perwakilan pemerintah desa dari 4 desa program
2. LSD (Lembaga Sosial Desa) dari 4 desa program
3. Polmas dari 4 desa program
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lombok Timur
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Lombok Timur
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lombok Timur
7. Bale Mediasi Lombok Timur.