Anggaran Disnakertrans Lotim Setara Dengan Pembangunan Gapura, Berharap Lapangan Kerja Banyak

adbmi.org - Berbagai pihak menyoroti anggaran yang digelontorkan untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Timur. Pasalnya, Pemda Lotim menganggarkan sebesar 2,8 milyar untuk Disnakertrans. 

Sebagai penentu iklim kerja di Lombok Timur, Disnakertrans memiliki tanggung jawab untuk menyediakan dan memfasilitasi para pencari kerja. Terutama di dalam maupun luar negeri. 

Poto Istimewa : Gapura Selamat datang di kota Selong

Namun, dengan anggaran yang minim dari Pemda Lombok Timur membuat kinerja Disnakertrans jauh dari harapan. 

Peneliti Lombok Research Center, Dr. Maharani  menilai anggaran yang minim sangat berpengaruh terhadap kinerja Disnakertrans. 

"Hanya 0,01% dari APBD Lotim, apa yang mau dibanggakan," terang peneliti sekaligus akademisi UGR tersebut saat ditemui di kantornya,16/6/2025.

Ia juga menyinggung terkait dengan visi misi dari bupati dan wakil bupati Lombok Timur terpilih, Iron - Edwin. Di mana salah satu poinnya adalah menyediakan lapangan kerja. 

Namun faktanya, dinas yang membidangi terkait dengan ketenagakerjaan masih minim dari perhatian. 

Coba bayangkan, terang Dr. Maharani, anggaran 2,8 miliar untuk Disnakertrans sama dengan anggaran untuk pembangunan empat gapura. 

"Harusnya untuk Disnakertrans minimal 10 milyar baru pas." 

Sebelumnya ADBMI melayangkan surat permohonan bantuan penanganan kasus PMI ke Damkarmat Lombok Timur. Pasalnya banyak permasalahan PMI yang tidak bisa tuntas di dinas Ketenagakerjaan Lombok Timur. 

Peristiwa ini juga mengundang statement ketua Lembaga Pemerhati Pekerja Migran Indonesia atau LP2MI, Aris Munandar. 

Menurutnya Disnakertrans juga perlu mengevaluasi diri dan meningkatkan kinerja untuk menyelesaikan kasus ketenagakerjaan. 

"Penting untuk dicatat bahwa kritikan  ini tidak berarti Disnakertrans tidak bekerja keras atau tidak kompeten. Namun, kritik ini menjadi masukan penting untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Disnakertrans dalam menyelesaikan kasus ketenagakerjaan di masa depan." 

Menurutnya, banyak permasalahan PMI yang diselesaikan secara berbelit-belit dengan rentang waktu yang cukup lama. 

"Termasuk birokrasi yang berbelit-belit dan kurangnya koordinasi antar bagian di internal Disnakertrans, atau kurangnya transparansi dalam proses tersebut. Itu perlu di evaluasi."