Ketua BPD Bagik Payung Desak Disnaker Lotim Lebih Proaktif Komunikasi dengan Desa Terkait Masalah PMI

Poto : Ketua BPD Desa bagik Payung, Lalu Nursahat

adbmi.org – Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bagik Payung, Lalu Nursahat, mendesak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur untuk bersikap lebih proaktif dalam menjalin hubungan dengan pemerintah desa. Langkah ini dinilai krusial guna mengatasi berbagai persoalan terkait Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau pekerja migran Indonesia di level desa.

Lalu Nursahat menegaskan bahwa koordinasi yang erat antara Disnaker, perusahaan penyalur tenaga kerja atau P3MI dan pihak desa sangat dibutuhkan. Menurutnya, setiap P3MI yang menyalurkan tenaga kerja harus melakukan konsultasi dan berkoordinasi langsung dengan pemerintah desa agar seluruh proses keberangkatan warga dapat berjalan melalui jalur yang legal.

"Kita sangat mengharapkan itu dari Disnaker yang berhubungan dengan PT supaya prosesnya itu melalui desa lah gitu. Ada mungkin perwakilannya di sini," ujar Lalu Nursahat,27/07/2026.

Ia menambahkan, keaktifan Disnaker dalam menghubungkan pihak P3MI dengan desa menjadi kunci penting agar pengiriman PMI terpantau dengan baik.

“Dengan adanya koordinasi yang jelas, kita harap tidak ada lagi warga desa yang berangkat secara ilegal atau tanpa prosedur resmi.”

Selain mendesak keaktifan Disnaker Lombok Timur, Ketua BPD Bagik Payung juga menyatakan kesiapannya untuk mendukung regulasi di tingkat desa.

BPD berkomitmen penuh untuk menyetujui dan mendorong lahirnya Peraturan Desa (Perdes) demi menjaga ketertiban, keselamatan para PMI, serta melindungi warga agar tidak terbebani atau menjadi korban eksploitasi.

Dilema Pemerintah Desa dan Alasan Warga Menjadi TKI

Senada dengan Ketua BPD, Penjabat (PJ) Kepala Desa Bagik Payung, Lalu Kasturi, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Camat (Sekcam) Suralaga, mengakui adanya dilema yang dihadapi oleh pemerintah desa saat ini. Selama satu bulan menjabat sebagai PJ Kades, ia kerap menerima warga yang datang untuk meminta surat izin atau rekomendasi keberangkatan ke luar negeri.

Namun, pihak desa sering kali kesulitan mendeteksi legalitas dari PT yang membawa warga tersebut. Di sisi lain, pemerintah desa tidak bisa menahan atau mempersulit proses administrasi warga karena khawatir akan muncul sentimen negatif.

"Kami saat ini masih belum tau nama – nama PT yang resmi. Pun kalua kami tidak buatkan surat izin masyarakat, nanti dianggap merasa dipersulit," ungkap Lalu Kasturi.

Berdasarkan hasil wawancara pihak desa dengan warga, alasan utama masyarakat Bagik Payung tetap memilih bekerja ke luar negeri adalah demi mendapatkan upah yang layak dan mengumpulkan modal. Sektor pertanian lokal yang bersifat musiman dinilai belum cukup untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang, seperti membangun rumah.

"Alasannya untuk mendapatkan pekerjaan dan upah yang layak. Karena kalau di sini hanya musiman, tidak bisa lebih dari itu, hanya sekitar makan saja. Tapi untuk bangun rumah, tidak bisa kalau tidak ke luar negeri," tambah Lalu Kasturi menjelaskan kondisi warganya.