Masihun Hayati, Purna PMI Malaysia Yang Tak Percaya Jalur Pemerintah

"Banyak temuan saya saat berada di Malaysia, warga kita yang berangkat resmi memilih untuk kabur karena gaji yang tak sesuai perjanjian."

adbmi.org - Ungkapan itu muncul dari perempuan purna pekerja migran, Masihun Hayati asal Desa Bagik Payung Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur yang telah 22 tahun bolak balik Malaysia.

Tak sekali dua, ia menemukan PMI kaburan hampir disetiap sudut - sudut di Malaysia. Banyaknya PMI yang memilih kabur karena banyak faktor, gaji yang tak sesuai, eksploitasi pekerja hingga tempat yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja.

-----

Belum hilang dari ingatan, bagaimana ia mendekam di penjara Malaysia selama 4 bulan. Kini, ia bahkan berniat kembali lagi menjadi pekerja migran karena faktor ekonomi.

Ia menilai, Malaysia telah berjasa bagi hidupnya. Ia bisa membangun rumah, menyekolahkan sang anak dari hasil kerjanya di Malaysia.

Saat berada di Malaysia, ia mencoba berbagai peruntungan. Mulai dari berjualan serabi, kerja di kilang elektronik hingga menjadi pekerja di salah satu perkebunan kelapa sawit di Malaysia. Ia bahkan dulu pernah menjadi pekerja rumah tangga.

Selama 22 tahun ke Malaysia, ia hanya beberapa kali berangkat secara resmi menjadi PMI, "Sisanya saya berangkat mandiri. Biar cepet prosesnya."

Ia berangkat dari Indonesia dengan cara melancong, kemudian mengurus perizinan secara langsung di Malaysia. Karena sudah berpengalaman, ia bisa mengurus semua perizinan langsung.

Tak Percaya Jalur Resmi Jadi Pekerja Migran

"Bukan karena tidak percaya secara penuh, mungkin hanya 40% kepercayaan saya kalau resmi," ungkap perempuan 51 tahun tersebut.

Alasan utamanya, karena banyak yang ia temukan PMI kaburan di luar negeri. Karena gaji yang kurang, jam kerja yang tinggi, ditambah lagi beban di rumah yang berat membuat para PMI memilih tempat yang lebih layak.

Masihun Hayati menyebut, warga yang memilih menjadi PMI bukan karena karakter tapi karena tuntutan ekonomi.

"Mereka memilih ilegal juga karena faktor ekonomi, kapan bisa lunasi hutang kalau gajinya kecil dan tidak sesuai perjanjian," tandas perempuan tersebut.

Ia berharap pemerintah bisa mengawasi proses sampai dengan negara penempatan. Sebab, banyak sekali PMI yang meninggalkan dokumen ataupun tempat kerja setelah berada di negara penempatan karena tidak sesuai dengan perjanjian di awal.