Menceh, 27 Februari 2025 – Musyawarah penyusunan Peraturan Desa (Perdes) telah sukses dilaksanakan di empat desa selama empat hari berturut-turut. Desa pertama yang menggelar musyawarah adalah Desa Telagawaru, disusul oleh Desa Kalijaga Timur, kemudian Desa Borok Toyang, dan terakhir di Desa Menceh pada hari ini. Dengan selesainya musyawarah ini, proses penyusunan Perdes di masing-masing desa telah mencapai tahap akhir dan diharapkan segera memasuki tahap pengesahan agar dapat diberlakukan secara resmi.
Musyawarah ini secara khusus difokuskan pada penyusunan Perdes yang bertujuan untuk melindungi Pekerja Migran dan keluarganya. Perlindungan bagi pekerja migran dan keluarga mereka menjadi perhatian utama dalam regulasi ini, mengingat banyaknya warga desa yang bekerja di luar negeri serta berbagai tantangan yang mereka hadapi, baik sebelum keberangkatan, saat bekerja, maupun setelah kembali ke desa.
Lalu Husni Ansyori, selaku fasilitator dalam musyawarah di keempat desa tersebut, mengungkapkan harapannya agar Perdes yang telah disusun dapat segera disahkan setelah drafnya final. Ia menegaskan bahwa seperti halnya Perjanjian Hudaibiyah yang menjadi langkah strategis menuju kemenangan yang lebih besar, penyusunan Perdes ini adalah fondasi bagi perubahan besar yang akan membawa manfaat luas bagi masyarakat desa, khususnya bagi pekerja migran dan keluarga mereka.
“Peraturan Desa (Perdes) ini diharapkan dapat segera disahkan setelah drafnya final, mengingat pentingnya regulasi ini bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah desa dan BPD. Dengan adanya Perdes, mereka akan memiliki dasar hukum yang jelas untuk memberikan sanksi, melakukan pengawasan, serta menangani permasalahan yang dihadapi setiap hari, khususnya dalam hal perlindungan pekerja migran dan keluarganya,” ujar Lalu Husni Ansyori.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Perdes yang telah disusun mencakup berbagai aspek penting terkait perlindungan pekerja migran, seperti mekanisme pendampingan sebelum keberangkatan, perlindungan hak-hak mereka saat bekerja di luar negeri, serta dukungan bagi keluarga yang ditinggalkan. Dengan demikian, regulasi ini tidak hanya membantu pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam berbagai aktivitas sehari-hari.
Penyusunan Perdes ini merupakan langkah penting dalam upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik. Dengan adanya aturan yang jelas, diharapkan masyarakat dapat lebih tertib dalam menjalankan aktivitasnya, serta pemerintah desa memiliki kewenangan yang lebih kuat dalam menegakkan peraturan yang telah disepakati. Partisipasi masyarakat dalam musyawarah ini juga menunjukkan adanya kesadaran bersama akan pentingnya regulasi yang mengakomodasi kebutuhan mereka dan menjamin kesejahteraan desa secara keseluruhan.
Setelah draf Perdes difinalisasi, tahapan berikutnya adalah proses pengesahan agar aturan ini dapat segera diterapkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat desa. Keempat desa yang telah melaksanakan musyawarah ini menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menciptakan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan serta kondisi di masing-masing wilayahnya. Diharapkan dengan adanya Perdes yang telah dirancang secara matang, kesejahteraan dan ketertiban desa dapat semakin meningkat dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Seperti halnya Perjanjian Hudaibiyah yang membuka jalan bagi kemenangan besar, penyusunan Perdes ini juga diharapkan menjadi tonggak awal bagi perubahan signifikan di desa-desa yang bersangkutan, khususnya dalam memberikan perlindungan bagi pekerja migran dan keluarga mereka.
Keren ahkaliiiiiii judulnya...hehehe