BUMDes Mati Suri, Koperasi Merah Putih Jadi Solusi? Mimpi Baru atau Kebingungan Baru?

Advokasi Buruh Migran Indonesia (ADBMI) bersama Lembaga Sosial Desa (LSD) Borok Toyang menyelenggarakan Diskusi Komunitas bertema “Optimalisasi Peran BUMDes untuk Pengembangan Ekonomi Pekerja Migran Indonesia (PMI)” pada hari, Rabu (15/5), di Aula Kantor Desa Borok Toyang.

Kegiatan ini dihadiri oleh Pemerintah Desa, pengurus BUMDes, Pengurus Banjar, Kawil, BPD, anggota LSD, perwakilan keluarga PMI, serta pemuda dan pemudi desa. Hadir pula sebagai narasumber utama dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lombok Timur (ibu Nunuk , yang memberikan penjelasan mengenai peran strategis BUMDes dan kebijakan terbaru terkait Koperasi Desa Merah Putih. Diskusi ini bertujuan untuk menggali permasalahan dan potensi BUMDes dalam memberdayakan ekonomi keluarga PMI serta mengevaluasi relevansi kebijakan baru pemerintah mengenai pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2025.

Diskusi Komunitas Optimalisasi Komunitas Peran BUMDes

Dalam forum tersebut, terungkap fakta mengejutkan bahwa mayoritas BUMDes yang telah terbentuk mengalami kondisi "mati suri" tidak menjalankan aktivitas ekonomi secara signifikan, tidak ada laporan pertanggungjawaban, serta tidak menyentuh kebutuhan ekonomi warga, khususnya keluarga PMI.

Beberapa peserta mempertanyakan, bagaimana mungkin BUMDes yang diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa justru tidak berjalan sebagaimana mestinya?Koperasi Merah Putih Sebagai Solusi?

Inpres No. 9 Tahun 2025 menyebutkan bahwa akan dibentuk Koperasi Desa Merah Putih yang diarahkan menjadi unit usaha di bawah BUMDes. Namun, kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar yaitu bagaimana mungkin unit usaha dapat berkembang jika induknya (BUMDes) sendiri tidak aktif?

Bukannya menyelesaikan masalah, justru ini bisa menambah tumpang tindih kelembagaan. Kami butuh solusi nyata, bukan hanya perubahan nama dan struktur,” tegas salah satu peserta dari kalangan keluarga PMI.

Diskusi menghasilkan beberapa rekomendasi penting yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dan para pemangku kebijakan:

1. Evaluasi dan Reaktivasi BUMDes Secara Partisipatif

   Melibatkan seluruh elemen desa dalam mengevaluasi keberadaan dan kinerja BUMDes yang ada, serta menyusun langkah reaktivasi yang berbasis kebutuhan nyata masyarakat.

2. Pendampingan Khusus untuk Perancangan Unit Usaha

   Memberikan pendampingan intensif agar BUMDes dapat merancang unit usaha yang relevan dengan kondisi ekonomi lokal, termasuk kebutuhan keluarga PMI yang selama ini kurang terfasilitasi.

3. BUMDes sebagai Alternatif Pembiayaan PMI

   Mendorong BUMDes untuk menjadi lembaga keuangan mikro yang aman bagi calon PMI, sehingga mereka tidak lagi terjerat pinjaman ilegal atau rentenir.

4. Sinkronisasi Kebijakan Nasional dan Realita Desa

   Menghindari tumpang tindih kelembagaan melalui harmonisasi antara kebijakan nasional dengan kondisi riil dan kapasitas yang ada di tingkat desa.

5. Transparansi dan Keterlibatan Komunitas

   Memastikan semua proses pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka dan melibatkan warga desa secara aktif.

Sebagai lembaga yang fokus pada isu pekerja migran dan pembangunan desa, ADBMI menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi komunitas dalam mengawal kebijakan yang berpihak pada keluarga PMI dan pembangunan ekonomi desa yang berkeadilan.

“Kami percaya bahwa perubahan sejati harus dimulai dari desa, dari partisipasi warganya sendiri. Kebijakan yang baik harus ditopang dengan sistem yang kuat dan transparan,” ujar perwakilan ADBMI.

Diskusi ini bukan hanya menjadi ajang curhat warga, tetapi juga titik awal untuk membangun visi baru yaitu menjadikan BUMDes sebagai pilar ekonomi yang benar-benar hidup, produktif, dan inklusif terutama bagi keluarga Pekerja Migran Indonesia yang selama ini kerap terpinggirkan dari sistem ekonomi desa.

Kini saatnya menyalakan kembali semangat kolektif. Mari bersama-sama mewujudkan Desa Borok Toyang yang aktif, produktif, dan berpihak pada warganya!