Indonesia Darurat Perdagangan Bayi: Sara Soroti Nilai Manusia yang Kian Terdegradasi

adbmi.org (Jakarta) - Praktik jual beli bayi kembali menjadi sorotan tajam setelah anggota DPR RI dari Partai Gerindra sekaligus Ketua Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang

(Jarnas TPPO), Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, mengungkap adanya lokasi yang dikenal sebagai tempat transaksi bayi di kawasan Jakarta Utara. Bayi-bayi tersebut, menurut Rahayu, dijual dengan harga sangat murah bahkan setara dengan upah harian buruh kasar.

Dalam pernyataannya, Rahayu menyebut kawasan Kampung Beting sebagai salah satu titik yang terindikasi menjadi lokasi jual beli bayi. Ia menegaskan bahwa peristiwa seperti ini bukanlah hal baru, melainkan telah terjadi selama bertahun-tahun tanpa penanganan tuntas.

“Ada bayi yang dijual hanya seharga Rp500 ribu hingga Rp1,5 juta. Ini mencerminkan betapa manusia dianggap tak lagi berharga di negeri ini,” ungkapnya dalam sebuah wawancara publik.

Kasus Perdagangan Bayi ke Singapura (20detik.com)

Pengungkapan Sindikat Lintas Negara

Sebelumnya, jajaran kepolisian dari Polda Jawa Barat juga berhasil membongkar jaringan perdagangan bayi berskala internasional. Dari hasil operasi tersebut, sedikitnya 25 bayi telah diperjualbelikan ke luar negeri, khususnya ke Singapura. Dalam pengungkapan ini, polisi menangkap sekitar 15 orang tersangka yang terlibat dalam jaringan. Modus yang digunakan mencakup pemalsuan dokumen seperti akta kelahiran, kartu keluarga, hingga paspor. Para pelaku membeli bayi dari ibu kandung dengan harga sekitar Rp10 juta hingga Rp15 juta, lalu menjualnya kembali ke pembeli luar negeri dengan harga hingga Rp277 juta per bayi.

Bayi Dijadikan Komoditas

Yang lebih mengejutkan, sindikat tersebut merekrut para ibu sejak masa kehamilan, menjanjikan biaya persalinan dan perawatan sebagai imbal balik atas penyerahan bayi setelah lahir. Bayi kemudian ditampung oleh pihak pengasuh, diurus layaknya keluarga sendiri, lalu dijual dengan dokumen yang seolah sah.

Salah satu pelaku utama berinisial Lily S alias Popo diketahui sering menawarkan bayi melalui video call kepada calon pembeli, baik di dalam maupun luar negeri. Polisi menyelamatkan setidaknya dua bayi dalam operasi terakhir yang hendak dikirim ke luar negeri.

Desakan Penanganan Menyeluruh

Rahayu menekankan pentingnya sinergi antar lembaga negara dalam menangani kasus TPPO, khususnya yang menyasar bayi dan anak-anak. Ia menegaskan bahwa fenomena ini bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan krisis moral dan kemanusiaan.

“Perdagangan bayi bukan hanya soal kriminalitas, ini menyangkut martabat manusia dan tanggung jawab negara untuk melindungi warganya—terutama yang paling rentan,” tegasnya.

ADBMI: Negara Harus Hadir Melindungi Warga Rentan

Sebagai NGO yang aktif dalam pendampingan pekerja migran dan kelompok rentan, ADBMI mengingatkan bahwa banyak kasus perdagangan bayi bersumber dari kondisi ekonomi, ketidaktahuan hukum, dan minimnya akses layanan perlindungan sosial. Negara wajib memastikan edukasi, pengawasan, serta penguatan sistem pelaporan dan perlindungan berjalan efektif hingga ke tingkat desa.

ADBMI menyerukan agar seluruh elemen masyarakat turut peduli terhadap potensi perdagangan manusia di lingkungan sekitar dan tidak ragu melapor apabila mencurigai adanya aktivitas mencurigakan.

Mari lindungi generasi masa depan dari praktik tak manusiawi ini. Bayi bukan barang dagangan. Manusia tidak bisa dihitung dengan angka.