Kalau Memimpin Dari Hutang, Anak SD Pun Bisa

adbmi.org - Peneliti Lombok Research Center (LRC) Dr. Maharani menyinggung pemerintah Lombok Timur yang akan berhutang setelah 100 hari kepemimpinan. 

Dr. Maharani menyebut kalau memimpin dari hutang, anak sekolah dasar pun juga bisa berhutang. 

Poto Istimewa : Dr. Maharani peneliti Lombok Research Center

"Kalau memimpin dari hutang, anak SD pun bisa," terang peneliti tersebut saat di kunjungi di kantornya, 16/6/2025.

Peneliti sekaligus akademisi universitas Gunung Rinjani tersebut menilai Pemda Lotim masih belum bisa mengelola keuangan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan bantuan - bantuan yang di turunkan di awal kepemimpinan Iron - Edwin. 

Diketahui bahwa Bupati dan Wakil Bupati Lotim, Iron - Edwin menggelontorkan bansos senilai 40 milyar. Bansos ini diperuntukkan bagi masyarakat untuk menekan inflasi menjelang dan setelah lebaran Idul Fitri kemarin. 

Belum lagi, sambungnya, ada bantuan UMKM sebesar 25 Milyar yang disinyalir menyasar para pelaku UMKM. 

"Terlalu cepat cari panggung, efek sampingnya ya berhutang," terang akademisi UGR tersebut. 

Diketahui bahwa kekuatan fiskal Lombok Timur masih bergantung dari dana transfer pusat sebesar 82%. Artinya bahwa dari 3,4 Triliun hanya 18% APBD Lombok Timur yang bisa di serap dari pendapatan asli daerah. 

"Padahal banyak potensi yang bisa menjadi sumber PAD (Lotim) kita, sumberdaya alam yang masih minim sentuhan pemerintah daerah." 

Ia bahkan menyebut bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lombok Timur nomor 3 dari bawah se provinsi NTB. Maka penting dikeluarkan kebijakan yang relevan untuk meningkatkan SDM Lotim.

Terlebih soal pekerja migran dan keluarganya, untuk meningkatkan IPM Lotim harus meningkatkan perhatian terhadap PMI. Sebab, "lingkaran setan" yang ada disebabkan oleh banyaknya warga yang menjadi PMI.

"Kekerasan terhadap anak, pernikahan usia anak banyak dilakukan oleh keluarga PMI." 

Ia meminta agar pemerintah Lombok Timur memberikan perhatian terhadap dinas ketenagakerjaan, sebab anggaran 0,01% itu masih jauh dari tugas dan fungsi Disnakertrans. 

"Perlu di ingat, penyediaan lapangan kerja dan penyiapan serapan kerja itu tanggung jawab Disnakertrans. Bahkan memperbanyak lapangan kerja juga visi misi Iron - Edwin saat kampanye."