Menteri P2MI Minta Pemprov NTB Stop Kirim PMI Jika Tidak Diberdayakan

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) sekaligus menjadi kepala BP2MI meminta pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk stop mengirim Pekerja Migran Indonesia. hal demikian diungkapkan oleh Abdul Kadir Karding mengingat NTB merupakan salah satu pengirim PMI terbesar di Indonesia.

Abdul Kadir Karding meminta pemerintah provinsi NTB untuk mengalokasikan subsidi biaya pelatihan bagi PMI melalui Anggaran Belanja Pemerintah Daerah (APBD) NTB. Karding menyebut bahwa bahwa pelatihan sangat penting sehingga perlu dilakuhkan kerjasama dengan lembaga pelatihan dan kursus untuk melatih PMI asal NTB sehingga tidak perlu ke luar kota.

Poto Istimewa : Kegiatan ADBMI Foundation di salah satu desa dampingan program

adbmi.org - Dewi salah satu PMI asal Kabupaten Lombok Timur. Ia memilih Taiwan sebagai negara tujuannya menjadi PMI karena keterbatasan ekonomi. sebelumnya, Dewi pernah merantau ke Arab Saudi, namun karena moratorium membuatnya berbalik arah sehingga memilih Taiwan.

Taiwan bagi Dewi adalah negara tujuan baru. banyak waktu yang harus di korbankan untuk mempersiapkan diri sebelum berangkat.

Dewi mengikuti pelatihan di luar daerah dengan biaya yang ditanggung oleh P3MI yang siap memberangkatkannya. hanya saja, BPKB sepeda motornya sebagai jaminan.

Dewi berada di luar daerah selama hampir 3 bulan lamanya sebelum diberangkatkan ke luar negeri. "entah apa alasanya kami pelatihan di luar daerah." terang Dewi.

Dewi hanya satu dari banyaknya warga Nusa Tenggara Barat yang mengikuti program pelatihan di luar daerah untuk menjadi PMI. aturan itu mereka turuti dengan alasan cepat berangkat dan kurangnya sumberdaya untuk menunjang pelatihan di NTB.

Abdul Kadir Karding selaku Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) meminta pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat stop melakuhkan pengiriman PMI. hal itu diungkapkan pada saat melakuhkan kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Barat pada 12/12/2024 kemarin.

Dilansir dari detik.com, Karding meminta kepada pemprov NTB untuk mengalokasikan subsidi biaya pelatihan bagi pekerja migran Indonesia. Menurutnya, subsidi pelatihan bagi PMI ini juga sudah mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

"kalau pemprov NTB tidak mau menganggarkan, lebih baik stop kirim PMI," terangnya saat kunjungan ke NTB.

Karding juga menyebutkan skema pembentukan lembaga pelatihan dan kursus di NTB di NTB dirancang sesuai dengan negara tujuan, memiliki keterampilan khusus hingga sertifikasi.

Dengan pelatihan ini diharapkan PMI tidak hanya dikirima sebagai pekerja rumah tangga. namun juga memiliki keahlian dan skill yang tinggi sehingga bisa meningkatkan citra bangsa di mata dunia.

Diketahui bahwa PMI asal NTB saat ini banyak mengikuti pelatihan dan kursus di luar daerah sehingga mengakibatkan pembengkakan biaya yang dikeluarkan. ada juga P3MI yang memiliki kebijakan potong gaji, sehingga potongan gaji PMI jauh lebih besar karena P3MI yang menanggung biaya pelatihan.