Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tak Terasa Di Daerah, Warga Memilih Menjadi Pekerja Migran

Poto : Ilustrasi pekerja migran Indonesia

adbmi.org - Di bawah langit Jakarta yang megah, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kabar gembira dalam Pidato Kenegaraannya ekonomi Indonesia tumbuh 5,45 persen di semester I-2026. Sebuah pencapaian tertinggi dalam 13 tahun terakhir.

Pemerintah pun memasang target optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi akan menyentuh angka 6 persen pada akhir tahun ini.

Namun, ribuan kilometer dari hiruk-pikuk ibu kota, di Desa Pengenjek, Lombok Tengah, angka-angka statistik itu terasa seperti gema yang sayu di telinga para penambang emas.

Ironi Pertumbuhan di Balik "Lubang Maut"

Bagi Aedoel Jumaidi (40) dan anaknya, Rian Haryanto (20), kemakmuran yang dipaparkan pemerintah belum benar-benar mengetuk pintu rumah mereka. Selama empat tahun, Aedoel bertaruh nyawa di lubang tambang emas ilegal sedalam 500 meter di kawasan Kuta Mandalika demi membiayai sekolah ketiga anaknya.

Meski Presiden Prabowo menegaskan bahwa realisasi investasi triliunan rupiah telah menciptakan jutaan lapangan kerja, Aedoel justru merasakan ketidakpastian ekonomi yang mencekik. Hal ini yang memaksanya menjadi pekerja migran tujuan Malaysia.

"Pernah ditimpa tanah pas longsor di dalam lubang. Itu resiko, kalau ndk mau ya mau makan apa. Makanya merantau," kenang Aedoel dengan getir kepada penulis.

Baginya dan banyak pemuda di desanya, memilih antara lubang tambang yang mematikan atau menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah pilihan hidup yang harus diambil karena kurangnya kepastian hasil ekonomi di tanah kelahiran.

"Pejuang Keluarga" di Tengah Optimisme Global

Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, dalam peringatan HUT ke-81 RI bertema "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur", menyebut para pekerja ini sebagai "Pejuang Keluarga" dan bagian dari kekuatan bangsa.

Ia menegaskan bahwa negara harus hadir untuk memastikan keadilan bagi mereka yang mencari nafkah di luar negeri.

Namun, di sini letak ironinya, saat pemerintah membanggakan investasi yang tumbuh positif di tengah ketidakpastian global, masyarakat seperti Aedoel justru harus berangkat ke Malaysia untuk keenam kalinya demi bertahan hidup.

Pertumbuhan ekonomi yang disebut Presiden bukan sekadar angka, melainkan harus menghasilkan perbaikan kualitas hidup rakyat paling bawah agar "tidak ada kelaparan di bumi Indonesia".

Nyatanya, bagi Rian yang baru lulus SMA, masa depan yang lebih baik justru dibayangkan ada di negeri orang, bukan di tengah angka pertumbuhan 6 persen di negerinya sendiri.

Menuju Kemandirian yang Belum Usai

Pemerintah melalui Kementerian P2MI kini berupaya memperkuat perlindungan dari hulu ke hilir, termasuk melalui Orientasi Pra-Pemberangkatan (OPP) untuk mencegah pekerja tertipu janji palsu "tekong". Langkah ini diambil agar para migran seperti Aedoel dan Rian memiliki bekal mengenai hak-hak mereka di luar negeri.

Kisah ayah dan anak dari Lombok ini adalah potret nyata dari kesenjangan antara narasi besar pembangunan dan realita lapangan.

Di satu sisi, ada optimisme investasi triliunan rupiah dan target pertumbuhan tinggi. Di sisi lain, masih ada warga negara yang harus meninggalkan keluarganya dan menantang risiko di negeri asing karena merasa tidak berdaya di rumah sendiri.

Jika pertumbuhan 6 persen adalah target akhir tahun ini, maka bagi Aedoel dan jutaan pekerja migran lainnya, kemerdekaan yang hakiki baru akan terasa saat mereka tak lagi harus memilih antara "lubang maut" di tanah air atau menjadi pengelana di negeri orang demi sesuap nasi.