Potret Buram Pesisir Lombok Timur: Warga Rela Alokasikan 40% Pendapatan Bulanan Hanya demi Air Bersih

adbmi.org– Krisis air bersih dan sanitasi buruk masih menjadi persoalan utama yang menghantui kehidupan masyarakat di kawasan pesisir selatan Kabupaten Lombok Timur. Keterbatasan akses terhadap layanan dasar ini tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga memberikan tekanan ekonomi yang sangat berat bagi rumah tangga setempat.

Berdasarkan hasil audit sosial yang dilakukan oleh Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI) Lombok Timur, warga di wilayah pesisir selatan harus mengalokasikan sekitar 40% dari pendapatan bulanan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan air bersih.

Ketua KPPI Lombok Timur, Sri Wahyuni, memaparkan bahwa rata-rata pendapatan keluarga atau masyarakat di wilayah pesisir selatan berkisar antara Rp750.000 hingga Rp800.000 per bulan. Sementara itu, pengeluaran untuk membeli air bersih menjadi beban ekonomi terbesar bagi rumah tangga.

"Harga air per tangki (ukuran 5.000 liter hingga 600 liter) berkisar antara Rp120.000 sampai Rp350.000, tergantung lokasi yang memang ditempuh," jelas Sri Wahyuni.

Ia menambahkan bahwa sebanyak 42,59% warga di wilayah seperti Desa Sekaroh, Desa Seriwe, dan Desa Pemongkong terpaksa memperoleh air dengan cara membeli eceran atau tangki. Sementara bagi warga yang menggunakan layanan perpipaan atau ledeng (mencapai 68,52%), mereka masih mengeluhkan kualitas air yang berbau, berasa, dan berwarna.

Kondisi ini diperparah oleh penurunan alokasi anggaran untuk sektor air minum, sanitasi, dan persampahan (WASH) dalam beberapa tahun terakhir.

Poto Istimewa : Kegiatan Multi Stakeholders Forum Memastikan Akses Layanan Dasar untuk Kelompok Rentan: Akuntabilitas Anggaran WASH dan Kespro Inklusif dalam Mendukung Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di NTB.

Sementara itu, Direktur FITRA NTB, Ramli Ernanda, mengungkapkan bahwa berdasarkan kajian kredibilitas anggaran yang dilakukan bersama Koalisi Prima, alokasi anggaran untuk sektor WASH terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, bahkan aliran kas (cash flow)-nya pun semakin turun. Hal ini berdampak langsung pada terbatasnya kemampuan finansial keluarga miskin di daerah pesisir.

"Perjuangan rumah tangga di wilayah selatan ini membuat mereka harus mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk membeli air dalam jumlah besar. Akibatnya, sisa uang yang dapat ditabung oleh mereka menjadi semakin terbatas," ujar Ramli Ernanda saat pelaksanaan kegiatan Multi Stakeholder Forum untuk memastikan akses layanan dasar untuk kelompok rentan,16 Juli 2026.

Direktur FITRA NTB juga menyoroti adanya kendala dalam realisasi anggaran di Kabupaten Lombok Timur. Sebagai contoh, pada tahun 2023, anggaran untuk bidang air minum sebenarnya lumayan besar, namun realisasi atau integrasinya hanya berjalan separuh akibat kendala ketersediaan dana dan utang jatuh tempo kepada pihak ketiga. Selain itu, masalah pengendalian pengadaan barang dan jasa menjadi faktor determinan terbesar yang memengaruhi deviasi anggaran sanitasi di Lombok Timur.

Kondisi riil di lapangan ini menjelaskan mengapa target-target pembangunan sanitasi dan air bersih di daerah kerap tidak tercapai. Saat ini, capaian sanitasi aman di Provinsi NTB baru menyentuh angka 5,56%, masih sangat jauh dari target 13% yang ditetapkan untuk tahun 2029. Melalui data hasil audit sosial ini, KPPI Lombok Timur bersama FITRA NTB mendesak pemerintah daerah untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dan memprioritaskan pembangunan infrastruktur layanan dasar demi meningkatkan kualitas hidup warga pesisir.