BUMDes dan Peluang Ekonomi Desa

Poto : Kegiatan Lokakarya penyusunan rencana kerja strategis BUMDes, 5-8 Desember 2025.

adbmi.org Badan usaha milik desa atau BUMDes merupakan usaha desa yang menyerap banyak anggaran. Setiap tahun, pemerintah menyertakan anggaran triliunan rupiah untuk mendorong usaha desa lewat BUMDes.

Namun banyak desa yang tidak menjalankan secara maksimal ekonomi desa melalui kegiatan BUMDes. Tak jarang, BUMDes hanya menjadi tempat menitip anggaran desa.

Padahal, banyak kegiatan usaha yang bisa dikembangkan oleh desa melalui BUMDes. Sehingga, BUMDes bukan hanya unit usaha, namun juga bisa menggerakkan ekonomi desa.

Unit Usaha Berbasis Potensi Lokal

Tahun 2025, sekitar 71 triliun anggaran yang dikhususkan untuk BUMDes secara menyeluruh.

Mengacu pada peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes) nomor 3 tahun 2025 dan Permendes nomor 2 tahun 2024 yang mewajibkan desa mengalokasikan minimal 20% dana desa untuk program ketahanan pangan yang dikelola BUMDes.

Program ketahanan pangan mendorong BUMDes menjalankan usaha dibidang pertanian, peternakan dan usaha lainnya yang menunjang ketahanan pangan nasional.

Kegiatan usaha BUMDes melalui ketahanan pangan untuk menunjang program swasembada pangan. Usahanya ditentukan melalui mekanisme musyawarah desa dan peraturan desa.

Kegiatan usaha ini harus berbasiskan potensi - potensi lokal, baik pertanian ataupun peternakan serta perikanan.

Dihampiri keseluruhan desa, memiliki unit usaha yang sama. Ini seperti mencontoh unit usaha (desa sebelah), baik pertanian maupun peternakan.

Tantangan BUMDes

Roma Hidayat menyebut tantangan BUMDes dimulai dari internal kepengurusan. Mulai dari sumberdaya manusia, masalah manajemen, hingga profesionalisme pembentukan pengurus.

Seperti di awal, BUMDes erat kaitannya sebagai tempat menitip anggaran desa. Sehingga, komitmen menjalankan usaha BUMDes sangat kurang. Selain itu, intervensi dari pemerintah Desa.

Hingga Desember 2025, sekitar 70.944 BUMDes secara nasional, termasuk BUMDes bersama. 33.000 diantaranya sudah berbadan hukum.

Advokasi Buruh Migran Indonesia (ADBMI Foundation) mendorong efektivitas dan peningkatan kapasitas BUMDes. Diharapkan BUMDes bisa menjadi motor penggerak ekonomi desa.

Selain itu, Bumdes juga diharapkan bisa menggerakkan ekonomi keluarga Pekerja migran.