Remitansi Triliunan, Tapi Desa Masih Miskin: Siapa yang Bertanggung Jawab?

Pemerintah Desa Menceh bersama berbagai elemen masyarakat menggelar diskusi tematik komunitas dengan topik "Optimalisasi Peran BUMDes dalam Mendukung Pengembangan Ekonomi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Keluarganya". Kegiatan ini berlangsung di aula Kantor Desa Menceh dan dihadiri oleh Pemerintah Desa, Lembaga Sosial Desa (LSD), Pengurus BUMDes, serta perwakilan komunitas PMI.

Diskusi ini menghadirkan narasumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lombok Timur, yang memberikan pemahaman terkait pentingnya peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif, khususnya bagi keluarga pekerja migran.

Dalam sambutannya, Sekretaris Desa Menceh yang mewakili Kepala Desa karena sedang berhalangan hadir, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah konkret dalam meningkatkan kapasitas BUMDes agar dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa yang berpihak pada seluruh lapisan masyarakat, termasuk para keluarga PMI.

“BUMDes memiliki peran strategis dalam pengelolaan usaha desa. Dengan sinergi yang kuat, dana remitansi yang dikirim oleh PMI bisa dikelola secara produktif dan berkelanjutan melalui program-program ekonomi yang diinisiasi BUMDes,” ujar perwakilan dari DPMD Lombok Timur.

Diskusi ini juga menjadi wadah bagi komunitas PMI dan keluarganya untuk menyampaikan aspirasi dan tantangan yang mereka hadapi dalam mengelola remitansi, sekaligus menyusun rencana bersama agar BUMDes dapat menyediakan program-program pemberdayaan yang tepat sasaran.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, Pemerintah Desa Menceh berkomitmen untuk menyusun roadmap pengembangan ekonomi desa berbasis inklusi, dengan melibatkan langsung keluarga PMI dalam perencanaan dan pengelolaan usaha desa. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat daya tahan ekonomi lokal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.