Kabar Terkini

Sumber : ilustrasi ( gemini ) adbmi.org - Pihak Bank BRI siap pidanakan warga yang tak kembalikan uang bantuan UMKM program Iron - Edwin. Pasalnya, sekitar 5000 warga yang mendapatkan double tranfer. Bantuan UMKM bagi pelaku usaha yang sempat memicu keributan di akhir tahun 2025 lalu ini, kini mulai bermasalah. Bahkan BRI menyebut sekitar 3 milyar dana double tranfer yang diterima masyarakat. Sementara itu, Dinas Koperasi dan UKM menyebut dua kali lipat, yaitu 6 milyar dana

Poto : ilustrasi ( gemini ) adbmi.org - Sebanyak 1.726 warga negara indonesia membanjiri pusat kantor KBRI Phnom Penh, Kamboja hingga 21/1/2026. Mereka datang meminta perlindungan dan berharap dipulangkan segera. Dugaan sementara, para WNI ini merupakan korban dari sindikat penipuan online yang berhasil keluar dari sekapan mapia onlinescam di Kamboja. Dilansir dari website resmi kemenlu, sejak tanggal 16 Januari yang lalu pemerintah Kamboja sedang gencar memberantas mapia on

Poto : ilustrasi adbmi.org - Beredar luas dijagat maya gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Paruh Waktu di Kabupaten Dompu sebesar 139 ribu perbulan. Surat yang diterbitkan oleh BPSDM Dompu, yang ditandatangani oleh Bupati Dompu Bambang Firdaus beredar luas dan menuai kontroversi. Pasalnya, gaji tersebut dirasa tidak cukup untuk membeli kuota internet bulanan. Bambang Firdaus, Bupati Dompu menyebutkan mekanisme penggajian, tergantung besaran UMR setiap kabup

Poto : Syarif Hidayatullah Dewan pembina HIMMAH NWDI adbmi.org - Aspirasi yang disampaikan aliansi peduli pariwisata Lombok Timur berakhir ricuh. Pasalnya, masa aksi tidak ditemui oleh Bupati Lombok Timur dan Juga Dinas Pariwisata Lombok Timur. Aksi yang berlangsung pada Selasa, (20/1/2026) diwarnai keributan karena adanya aksi premanisme. Dewan pembina HIMMAH NWDI, Syarif Hidayatullah mengecam aksi premanisme yang dilakukan APH. Ia menilai bahwa aksi yang dilakukan oleh OKP

Poto : Lalu Muhammad Ikbal Gubernur NTB dan Indah Dhamayanti Putri wakil Gubernur NTB. adbmi.org - Jangankan Ikbal - Dinda, bahkan Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi juga disinyalir tidak akan bisa dua periode. Argumentasi ini muncul jika nanti aturan pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPR. Tak hanya sekali, isu pemilihan kepala daerah oleh DPRD sudah beberapa kali muncul. Dan lagi - lagi isu ini muncul dan diperkuat dengan banyaknya partai politik mengusulkan hal te